GenPI.co 
Dalam hal ini, pembiayaan akan dibantu pemerintah provinsi.
"Saya dapat informasi, pemerintah sudah siap. Salah satunya menggunakan dukungan dari pemerintah provinsi seperti hari ini," ungkap dia.
Di sisi lain, dia mencontohkan Jawa Barat dengan adanya PSU di Kabupaten Tasikmalaya berada dalam tingkatan aman dengan kebutuhan diperkirakan Rp60 miliar.
BACA JUGA: PSU Pilkada 2024 Rawan Politik Uang, Pakar: Kampanye Calon Dibatasi
Pemprov Jabar bisa menyiapkan setengah dari anggaran Rp60 miliar.
Sedangkan KPU dan Bawaslu Jabar masih memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dari Pilkada 2024.
BACA JUGA: KPU RI Pastikan Tak Ada Rekrutmen Ulang Panitia PSU Pilkada di 24 Daerah
"Jadi Jawa Barat sebetulnya dalam konteks ini aman," tegas dia.
Namun demikian, Dede menyoroti banyaknya daerah yang harus menggelar PSU karena lemahnya kinerja KPU di tingkat daerah.
BACA JUGA: Mayoritas PSU Pilkada 2024 Digelar Setelah Idulfitri 2025, KPU: Sesuai Putusan MK
"Kalau mau jujur, kenapa bisa PSU, lemahnya penyelenggara di bawah. Kebanyakan kan masalah ijazah, ada yang tidak cermat kalau kami katakan. Ada yang mantan narapidana itu masih lolos, itu menurut saya yang kayak gini harus kita ubah," ujar dia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
