GenPI.co 
GenPI.co - Permasalahan Laut Natuna hanya tinggal melihat sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut diungkapkan oleh Presidium Majelis Permusyawaratan Pribumi Indonesia (MPPI) MS Kaban.
BACA JUGA: Menhan Prabowo Santuy Banget, Tapi Lihatlah Skuadron F-16 Siaga 1
Menurut MS Kaban, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan menteri lainnya tak bisa berbuat banyak sepanjang Presiden Jokowi tidak mengambil sikap.
Menurut MS Kaban, di sinilah ketegasan Jokowi diuji. Jadi yang bertanggung jawab atas ini bukan menteri Pertahanan, bukan Menko Polhukam atau Menko Maritim, tetapi itu presiden.
BACA JUGA: Menhan Prabowo Cool Banget, Tapi Lihatlah Strategi TNI di Natuna
"Sebab, yang menyatakan perang dan sebagainya itu presiden. Persoalan Natuna itu bukan persoalan pertahanan dan keamanan. Presiden harus menyatakan sikap yang tegas kalau RRT harus angkat kaki dari Natuna," beber MS Kaban di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (7/1).
MS Kaban menjelaskan, perairan Natuna oleh masyarakat dunia sudah diakui sebagai wilayah di Indonesia.
Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: Pemerintah Jokowi Tak Tegas, Relawan Pendukung Kecewa
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
