GenPI.co 
Menurutnya jika aturan melarang seseorang yang memiliki relasi dengan seorang pejabat negara untuk maju dalam Pemilu, hal itu malah akan menjadi bentuk pelanggaran HAM.
"Di mana-mana tidak bisa dihalangi oleh hukum dan konstitusi, tidak bisa. Akan terjadi pelanggaran HAM," tuturnya.
BACA JUGA: Cinta Ditolak, 5 Zodiak Bakal Mandi Kembang Hingga Pergi Ke Dukun
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menilai, tidak selamanya nepotisme atau dinasti politik itu buruk. Ia kemudian mencontohkan satu kasus saat Pilkada Bangkalan beberapa waktu lalu.
Menurut Mahfud, saat itu ada salah satu calon yang mendaftar Pilkada, meski kakaknya merupakan bupati yang menjabat.
Namun, sang adik itu mengaku mencalonkan karena kinerja kakaknya saat menjabat sebagai bupati buruk.
"Dulu di Kabupaten Bangkalan ada yang mau mencalonkan diri karena kakaknya memimpin tidak baik. Jadi belum tentu orang nepotisme itu niatnya selalu jelek," ujarnya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk berpikiran lebih terbuka mengenai kondisi ini. Menurut dia, warga yang memang tidak suka dengan nepotisme bisa memilih calon yang bukan dari kalangan dinasti politik.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
