GenPI.co 
GenPI.co - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bertanggung jawa atas disahkan UU Cipta Kerja yang telah memicu aksi demo besar-besaran hingga ricuh.
"Presiden Jokowi jangan balik badan dan segera menemui massa aksi tolak UU Cipta Kerja. Di sini pemerintah juga menjadi pihak yang bertanggung jawab sebagai pihak pengusul," ujar Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy di Jakarta, Kamis (8/10).
BACA JUGA: Gatot Nurmantyo Blak-blakan Soal Pilpres 2024, Bikin Merinding
Menurut Aboe Bakar, aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh mahasiswa dan buruh di sejumlah wilayah merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin konstitusi.
"Negara harus menjamin hak masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum karena dijamin dalam konstitusi Pasal 28 UUD 1945. Pun aparat kepolisian harus melindungi dan menjamin hak masyarakat untuk berdemonstrasi," tegasnya.
Anggota Komisi III ini mengatakan, PKS berada bersama masyarakat sipil, baik buruh, mahasiswa dan elemen lainnya serta konsisten menolak UU Cipta Kerja yang melanggar konstitusi dan menyengsarakan rakyat.
"PKS telah mendesak presiden mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja. Kami juga mendorong elemen masyarakat sipil untuk mengajukan permohonan uji materil atau judical review UU Cipta Kerja ke MK," katanya.
Aboe Bakar mengingatkan agar aksi demonstrasi yang dilakukan di masa pandemi ini tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 untuk keselamatan bersama.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
