GenPI.co 
Keempat, aksi yang terjadi pada Kamis (8/10) merupakan akibat dari keputusan DPR dan presiden yang abai dan tidak memperhatikan aspirasi buruh, kampus, para guru besar, mahasiswa, LSM, organisasi kemasyarakatan lain, dan ormas keagamaan, khususnya PBNU serta Muhammadiyah.
Sebab, DPR tetap memaksakan memutuskan dan mengesahkan RUU Omnibus Law.
“Atas reaksi penolakan yang masif terjadi di seluruh Indonesia, seharusnya presiden sebagai kepala pemerintahan tidak menghindar dan membuka ruang dialog yang seluas-luasnya,” kata Gatot dalam seruan yang diterima JPNN.com.
BACA JUGA: Kekayaan Puan Maharani Banyak Pol, Gatot Nurmantyo Kalah Jauuuuh
Kelima, tugas aparat ialah melayani, melindungi, mengayomi, dan mengatur masyarakat.
Menurut Gatot, aparat tidak boleh melarang kegiatan rakyat. Sebab, aparat setiap bulan menerima gaji dan makan dari uang rakyat.
“Oleh karena itu, KAMI menguruk semua tindakan kekerasan dan brutal yang dilakukan aparat kepada buruh, mahasiswa, pelajar, dan emak-emak yang sedang memperjuangkan hak konstitusionalnya,” sambung Gatot.
Keenam, KAMI membuka posko advokasi dan posko pengaduan yang siap mendampingi serta memberikan bantuan hukum kepada korban kekerasan dalam unjuk rasa UU Omnibus Law.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
