GenPI.co 
Sebab, pemerintah dan DPR memaksakan kesepakatan tentang pengesahan RUU Cipta Kerja ketika banyak masyarakat menolak.
"Semestinya presiden belajar dari pengesahan UU KPK yang juga menelan korban karena aksi penolakan publik," jelas Dedi.
Dia menambahkan, kerusakan yang terjadi akibat kericuhan dalam demonstrasi merupakan tanggung jawab presiden.
BACA JUGA: Skakmat Jokowi, Din Syamsuddin: Saya Lebih Tepat Jadi Presiden
"Meskipun sangat disayangkan, reaksi publik muncul karena dipicu kebijakan yang dianggap tidak prorakyat," kata Dedi.
Sementara itu, analis politik Pangi Syarwi Chaniago menilai kerusuhan bisa dicegah apabila pemerintah mengeluarkan pernyataan yang menyejukkan.
Namun, hingga Kamis (8/10), Jokowi belum memberikan pernyataan karena masih berada di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
Di sana, mantan wali kota Solo itu meninjau perkembangan program Lumbung Pangan Nasional.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
