GenPI.co 
Refly Harun juga mencontohkan beberapa peristiwa kudeta, yakni peristiwa G30S/PKI dan peristiwa Madiun 1948.
Menurutnya, apa yang dinamakan kudeta merupakan pemberontakan dalam rangka mengudeta pemerintahan yang sah.
BACA JUGA: Terlahir Penuh Anugerah, Mimpi 5 Zodiak Ini Bakal Jadi Nyata
Refly juga mengatakan jika permintaan penurunan presiden dari jabatannya melalui aspirasi konstitusional, maka tidak layak disebut dengan kudeta.
Tak hanya itu, pakar hukum tata negara ini pun menjelaskan bahwa ada tiga jalur konstitusional untuk bisa mengganti seorang presiden.
"Satu, melalui pemilihan presiden dan itu akan kita tunggu pada 2024, yang pasti pergantian presiden itu akan terjadi," kata Refly Harun.
Lalu jalur kedua adalah pemakzulan atau pemberhentian presiden seperti yang pernah terjadi pada pemerintahan Soekarno dan Gus Dur.
"Dua pemberhentian presiden ini masih dalam rezim undang-undang dasar (UUD) kita yang lama sebelum diamandemen atau diubah," jelas Refly Harun.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
