Refly Harun Dukung Istana Tolak Rekonsiliasi

GenPI.co - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menyatakan siap melakukan rekonsiliasi dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). 

Habib Rizieq juga memberi syarat sebelum rekonsiliasi terlaksana, yaitu membebaskan tokoh ulama dan aktivis yang menolak UU Cipta Kerja.

BACA JUGA: Habib Rizieq Hanya Rakyat Biasa, Politikus NasDem Bongkar Ini 

Merespons hal tersebut, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menilai pemerintah seharusnya tidak menanggapi tantangan rekonsiliasi dengan Habib Rizieq, Sabtu (14/11).

"Pemerintah tidak perlu menanggapi rekonsiliasi itu, karena rekonsiliasi itu adalah pertikaian antara dua belah pihak. Dalam konteks ini, negara bukan pihak sesungguhnya, tapi negara berada di atas secara vertikal," jelas Refly Harun dalam kanal YouTube-nya.

"Dia menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Jadi jangan sampai ada unsur-unsur negara yang berpikir bahwa satu kelompok masyarakat itu adalah lawan politiknya, nggak begitu," tambahnya.

BACA JUGA: Takdir Jadi Bos, Hoki 5 Zodiak Bakal Cemerlang di Akhir Tahun

Menurut Refly, apabila satu kelompok masyarakat dianggap lawan politik, maka sesungguhnya negara tidak menjalankan perannya dengan baik. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News