GenPI.co 
GenPI.co - Sekretaris Nasional Public Interest Lawyer Network (Pilnet) Indonesia Erwin Natosmal Oemar blak-blakan menilai, pencabutan hak politik warga negara tanpa melalui proses peradilan, merupakan tindakan buruk.
Erwin Natosmal Oemar membeberkan hal tersebut, terkait dengan hak pilih eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) untuk memilih dan dipilih.
BACA JUGA: Mantan Petinggi BIN Bongkar Abu Janda, Analisisnya Ngeri
"Penghapusan hak pilih eks HTI dan FPI tanpa melalui proses peradilan, merupakan diskriminasi terstruktur yang dilakukan negara terhadap hak warga negara," jelas Erwin Natosmal Oemar, Jumat (29/1).
Erwin mengatakan, kebijakan ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar konstitusi dan persamaan di depan hukum.
"Kebijakan ini mirip dengan kebijakan diskriminatif terhadap eks PKI (partai komunis Indonesia), yang sudah dibatalkan MK," bebernya.
Sementara itu, pencabutan hak politik mantan anggota HTI dan FPI disinggung dalam draf RUU Pemilu.
BACA JUGA: Pernyataan Fahri Hamzah Sungguh Mengejutkan, Istana Pasti..
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
