GenPI.co 
Namun, secara meteril, materi SKB 3 Menteri muatannya lebih bersifat peraturan (regeling).
"SKB tiga menteri itu secara materi bersifat regeling yang memuat norma bersifat umum, abstrak dan berlaku terus-menerus, sehingga gugatan akan kami ajukan ke Mahkamah Agung," jelas Chandra.
Karena itu pihaknya dalam permohonan nanti akan meminta MA membatalkan SKB 3 Menteri tersebut.
"Gugatan tersebut bertujuan untuk meminta majelis hakim membatalkan SKB tersebut," tegasnya.
Menurut Chandra, semestinya SKB 3 menteri tersebut jangan melarang pihak sekolah untuk mewajibkan penggunaan seragam keagamaan bagi yang seagama.
"Kenapa? Karena terdapat di daerah tertentu yang kebiasaan adatnya sangat erat dengan agama, seperti Sumatera Barat," sebut Chandra.
SKB tersebut diketahui mengecualikan aturan tersebut untuk Provinsi Aceh. Sementara untuk daerah lain, katanya, sekarang ada namanya otonomi daerah (Otda) yang memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah membuat pengaturan-peraturan untuk masyarakat di daerahnya.
"Daerah kan sekarang ada otonomi, setiap daerah akan membuat regulasi sesuai kearifan lokal, dan kearifan lokal daerah tertentu ada yang sangat erat dengan agama," pungkas Chandra.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
