GenPI.co 
Menurutnya, kegiatan pemerintahan bisa dilakukan secara online.
BACA JUGA: Jokowi Lambai Tangan ke Masyarakat, Pentolan Demokrat Pun Mencuit
Kalau pun tidak online, harus dipastikan bersifat terbatas.
"Sudah banyak contoh pejabat pusat dan daerah yang terkena covid-19 karena kegiatan semacam itu. Bahkan ada beberapa yang sudah wafat," jelasnya.
Zaki juga menilai pemerintah terlalu bersikap permisif dengan mengatakan kerumunan tersebut sebagai tindakan spontan masyarakat.
"Berlaku prinsip equality before the law. Siapa pun pihak yang bertanggung jawab, jika terbukti membahayakan keselamatan publik, sudah seharusnya diproses hukum. Tidak ada yang boleh kebal hukum." tegasnya.
Zaki juga menyarankan pihak terkait untuk segera melakukan contact tracing untuk menghindari dampak yang lebih buruk. (*)
BACA JUGA: Dapat Amunisi, Munarman FPI Langsung Bilang ini ke Polisi
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
