GenPI.co 
"Ini usul saya dan mudah-mudahan bisa dimengerti, terutama para pembuat hukum, yaitu DPR dan presiden. Ada pun kepolisian, Kapolri dalam hal ini, telah berinisiatif baik sekali untuk mengakhiri ketidakpastian ini," ungkap Fahri Hamzah.
Namun, Fahri Hamzah menegaskan bahwa kepolisian bukan pembuat UU, sehingga akan tetap bermasalah ketika para anggotanya tidak dibekali dengan aturan yang permanen.
Menurut mantan anggota DPR Komisi III itu, bahwa aturan yang permanen bersumber dari produk ketiga skenario tersebut.
Fahri juga menuturkan, DPR dan pemerintah pada periode lalu telah menyelesaikan pembahasan RUU KUHP tingkat pertama.
Oleh karena itu, proses pada tingkat kedua bisa dipercepat sesuai dengan ketentuan UU Pembuatan Peraturan dan Perundangan-undangan (P3).
"Menurut UU P3, proses pembuatan RUU dapat dipercepat apabila pada periode lalu RUU itu telah menyelesaikan pembahasan pada tingkat pertama. Hal itu sudah terjadi pada akhir periode DPR 2012-2019 yang lalu," kata Fahri Hamzah.(*)
Video heboh hari ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
