GenPI.co 
GenPI.co - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko telah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menurut versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) kemarin.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menilai, ada dua nakhoda yang bisa saja arah politiknya berbeda. Karena itu, masalah ini harus diselesaikan di internal Partai Demokrat.
BACA JUGA: Bongkar KLB Demokrat, Mahfud MD Seret Megawati dan Jokowi
"Tampaknya dua Nakoda ini punya arah politik yang berbeda. Satu ingin berlabuh ke 'utara' dan satu lagi ke 'selatan'. Karena itu, menurut prediksi saya, ada empat kemungkinan yang bisa terjadi ke depan," kata Emrus Sihombing dalam keterangannya pada rilis yang diterima GenPI.co, Sabtu (6/3/2021).
Hal pertama, menurut Emrus, Moeldoko dan AHY bersepakat melakukan proses pertukaran kepentingan politik dengan memunculkan Ketum baru di luar Moeldoko dan AHY, serta berbagi posisi struktural.
"Tampaknya ini sulit terwujud karena masing-masing lebih cenderung mempertahankan posisi dan harga diri mereka," tambahnya.
Selain itu, dua sosok itu berbeda jauh status dan posisi strukturnya ketika mereka berkarir di instasi yang sama sebelumnya.
Kedua, tetap berisikukuh di posisi masing-masing sebagai ketua umum yang sah. Menurutnya, kemungkinan keduanya dipastikan akan menguras tenaga, pikiran dan biaya politik luar biasa.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
