Jika Kemenkumham Terima Demokrat Kubu Moeldoko, Ini yang Terjadi

Jika Kemenkumham Terima Demokrat Kubu Moeldoko, Ini yang Terjadi - GenPI.co
Presiden Jokowi bersama Moeldoko. FOTO: JPNN

GenPI.co - Pengamat politik Rochendi mengatakan bahwa jika Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memenuhi laporan dari Partai Demokrat (PD) Kubu Moeldoko, maka pemerintah memang mempunyai agenda tersembunyi.

“Kecurigaan masyarakat bahwa langkah Moeldoko ini merupakan upaya untuk menghabisi suara PD di pemerintahan,” ujarnya kepada GenPi.co, Jumat (12/3).

Oleh karena itu, sikap dan pernyataan dari Presiden Joko Widodo terkait peristiwa KLB PD itu menjadi sangat penting.

Pasalnya, Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya sudah berkirim surat kepada Presiden Jokowi terkait indikasi upaya kudeta yang ingin dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

“Tapi, surat itu juga tidak ditanggapi oleh presiden. Harusnya, dia benar-benar mengatakan bahwa dia tak tahu menahu dan terlibat,” katanya.

Pernyataan terbuka Presiden Jokowi terkait hal itu merupakan sebuah peninggalan yang akan terus diingat oleh publik.

“Setidaknya pernyataan itu yang akan diingat oleh publik, walaupun mungkin saja di belakang juga memberikan dukungan,” paparnya.

Pengajar di Universitas Nasional itu mengatakan bahwa jika Presiden Jokowi tak ingin selalu disalahkan, maka beri penegasan atas ketidaktahuannya perihal peran Moeldoko dalam KLB PD.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya