GenPI.co 
Ade menyebut hal ini akan berbahaya, sebab pembangkangan terhadap pemerintah pusat sudah sangat terasa dilakukan oleh beberapa pihak di Sumatera Barat.
“Wali kota Pariaman menegaskan tidak akan memberlakukan SKB 3 menteri. Lalu, mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar juga sudah mengerahkan 300 pengacara untuk menuntut pembatalan SKB itu. Kata Fauzi, SKB itu mengganggu sendi budaya,” ujarnya.
Seperti diketahui, belakang ini mencuat kembali wacana pendirian Daerah Istimewa Minangkabau.
Gagasan itu muncul sebagai respons terhadap kasus penerapan SKB 3 menteri yang melarang pemaksaan siswi untuk memakai jilbab di sekolah negeri.
Ketentuan siswi muslim dan nonmuslim untuk wajib berjilbab di sekolah sudah berlangsung lama dan didasari oleh keputusan wali kota. Kini, peraturan tersebut dihapus lewat SKB 3 Menteri itu.(*)
BACA JUGA: Saat Rapat Bersama DPR, Penyataan Risma Bikin Kaget
Simak video pilihan redaksi berikut ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
