GenPI.co 
Selama tidak melanggar ketentuan, Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak boleh ikut campur ke dalam masalah internal partai politik, seperti juga dengan Partai Demokrat.
"Kalau tidak ada kriminal, (atau) kalau hanya ingin orang, tidak puas lalu ingin mendirikan partai baru dengan alasan apa pun, sejauh belum ada legalitas yang dimintakan dan diberikan oleh pemerintah, kan kita tidak boleh ikut campur," jelas Mahfud MD.
"Kalau kita (pemerintah) ikut campur, taruhlah Partai Demokrat sekarang, masa kita ikut campur. Gimana caranya ikut campur, alasannya apa? Katakan itu sempalan, yang katakan sempalan siapa, orang nggak mendaftar ke pemerintah. Itu kan di opini, di publik, sempalan. Kalau itu baru ke pemerintah, kita nyatakan 'oh iya sempalan ini', begitu. Atau 'ini bukan sempalan'," sambungnya.
Saat ini, Partai Demokrat terpecah menjadi dua kubu, yakni di bawah naungan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan versi hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, atau pimpinan Moeldoko.(*)
Simak video menarik berikut:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
