GenPI.co 
GenPI.co - Akademisi Rocky Gerung memberi tanggapan terkait dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk tersangka Sjamsul Nursalim.
Dalam kanal YouTube-nya, Rocky menyoroti soal tukar tambah politik yang sempat mencuat di masa kepemimpinan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
BACA JUGA: Megawati Turun Takhta, PDIP Terbelah Jadi 2 Kubu, Mencemaskan!
"Dalam kasus BLBI, dari awal, beban politiknya tinggi sekali. Kita ingat di zaman Bu Mega, release and discharge, ramai tuh di awal-awal. Sjamsul Nursalim adalah kasus yang betul-betul terlihat penipuan kolateral yang sebetulnya bermasalah, dijaminkan kepada BPPN sambil tutup mata," katanya, Kamis (4/4/2021).
Oleh sebab itu, Rocky menilai dari awal sudah ada tukar tambah politik dari pembuatan kebijakan, pejabat negara, dan korporasi.
"SP3 diterbitkan itu berarti kasusnya selesai, sebelum kadaluarsa. Tetapi, hukum itu bukan soal kepastian hukum saja, timbangan disebelahnya adalah keadilan sosial, kepastian hukum diperoleh, keadilan sosial dikhianati," ujarnya.
Menurut Rocky, ada kekuatan plutokrasi yang turut campur dalam pengendalian hukum yang membuat regulasi telah ditentukan sejak awal oleh kelompok tertentu.
"Oligarki itu masih ada semacam sistem itu bahwa saling bagi-bagi kepentingan. Tapi, dalam plutokrasi, satu orang kaya bisa atur, hukum apa yang dia perlukan," ujarnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
