GenPI.co 
GenPI.co - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mendadak membongkar manuver politik Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam Partai Demokrat setelah hasil KLB itu tidak diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Dalam kanal YouTube-nya, Refly Harun kemudian mempertanyakan kemungkinan sikap Istana, baik itu terlibat atau menentang tindakan Moeldoko.
BACA JUGA: Pernyataan Amien Rais Bikin Bergetar, Jokowi Bisa Bernapas Lega
"Itu akan menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi dibantah kalau seandainya Istana mencopot Moeldoko dan mengatakan, 'Kami tidak mau terlibat dalam urusan yang begini-begini. Kalau Moeldoko masih mau menggugat ke pengadilan, maka silakan menggugat ke pengadilan dicopot KSP-nya'," tegas Refly Harun dikutip GenPI.co, Senin (5/4).
Refly Harun pun menyinggung etika yang harusnya diterapkan, mengingat jabatan Moeldoko yang sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tapi kalau (Moeldoko) tidak mau menggugat ke pengadilan, atau menyatakan mundur dari itu semua, maka dia tetap bisa bertahan," jelas Refly Harun.
"Itu kalau kita bicara etika yang tidak terlalu tinggi," lanjutnya.
BACA JUGA: Pernyataan Haris Azhar Dibabat Habis Eks Anak Buah SBY, Telak
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
