GenPI.co 
Sebab, perlu dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 terlebih dahulu, agar Jokowi bisa melaju untuk periode ketiga.
"Terutama UUD 1945 harus dilakukan perubahan, mengatur masa jabatan presiden tersebut," katanya.
Zainul meyakini sejumlah partai politik akan menolak amandemen UUUD 1945, terutama Golkar.
"Apalagi dikuatkan dengan hasil survei independen, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memiliki elektabilitas yang tinggi untuk dicalonkan sebagai capres tahun 2024," katanya.
Selain Partai Golkar, Zainul memprediksi sejumlah partai pendukung pemerintah lain juga cenderung menolak.
"Apalagi partai oposisi seperti Partai Demokrat dan PKS, saya kira mereka pasti menolak wacana itu," imbuh Zainul.
Wacana Jokowi-Prabowo melawan kotak kosong sebelumnya dikemukakan Direktur Indo Barometer M Qodari dalam webinar Nesia Constitution yang dikutip pada Senin (12/4).
BACA JUGA: AHY Harus Jadi Pembantu Jokowi Jika Ingin Maju Pilpres 2024
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
