Pasalnya, manuver politik Moeldoko terkait pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat AHY dinilainya menabrak etika dan logika dalam berdemokrasi.
"Itu terbukti telah menyeret nama baik Istana Presiden dan sejumlah pejabat tinggi negara," jelas pakar politik dari Universitas Paramadina itu.
Khoirul Umam membeberkan, jika Presiden tidak bisa melakukan evaluasi terhadap Moeldoko, ada kemungkinan pembiaran secara politik terhadap operasi politik mantan Panglima TNI itu.
Menurut dia, hal itu jelas merugikan kredibilitas moral Istana Presiden selama dua bulan terakhir.
"Sebab, tidak mudah bagi masyarakat untuk memisahkan sosok Moeldoko sebagai pribadi dengan Moeldoko sebagai Kepala KSP," ungkapnya.
Khoirul Umam pun mengatakan, aksi Moeldoko diklaimnya sangat kentara dalam muatan konflik kepentingan. Pasalnya, posisi KSP ia sebut mampu dimanfaatkan untuk melancarkan operasi politik.
"Lingkaran Presiden tentu perlu menginvestigasi motif yang bersangkutan," jelasnya.
Oleh sebab itu, jika memang dalam langkah yang dilakukan KSP terdapat kesengajaan, dirinya menegaskan adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News