Berita terkini terkait pemilu 2024 : Pemprov Jabar Utang...

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menjelaskan utang Rp 335 miliar ke BPJS Kesehatan yang salah satunya untuk Pilkada 2024.

Juru Bicara PPP Usman M. Tokan menanggapi munculnya putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin merespons putusan MK terkait pemilu nasional dan daerah dipisahkan.

Legislator Fraksi PDIP Giri Ramanda Nazaputra Kiemas mengaku kaget dengan putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.

Legislator Golkar Ahmad Irawan menanggapi putusan MK yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah.

KPK sudah memeriksa sejumlah pihak dari Kementerian Agama (Kemenag) terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait dengan kuota haji khusus pada 2023-2024.

Wamendagri Bima Arya menyatakan akan mempelajari putusan MK yang menyebut pemilu nasional dan pemilu lokal dipisah.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda merespons soal putusan MK yang menyebut Pemilu lokal dan nasional dipisah.

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyatakan permasalahan penyenggaraan haji harus diserahkan ke KPK.

Penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah harus digelar terpisah dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.