GenPI.co 
Polhukam
Pramono Anung Rawat Pembangunan Gubernur Sebelumnya, Termasuk era Anies
Pramono Anung menyatakan akan menghidupkan kembali pembangunan yang diwariskan gubernur sebelumnya.
Polhukam
Jimly Asshiddiqie Sebut Putusan MK Harus Dihormati, Meski Tidak Suka
Jimly Asshiddiqie merespons banyaknya pihak yang keberatan soal putusan MK yang keluar belum lama ini.
Polhukam
Dedi Mulyadi Ogah Ambil Pusing, Uang Bonus Persib Akan Dipakai untuk Bantuan
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak mau ambil pusing mengenai polemik pengembalian bonus oleh Persib Bandung.
Polhukam
DPR RI Bakal Usul OMSP, Jika Diplomasi untuk WNI Ditahan di Myanmar Gagal
Waket DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengusulkan agar pemerintah melakukan diplomasi menyikapi kabar selebgram AP ditahan junta Myanmar.
Polhukam
Puan Sebut Seluruh Fraksi Parpol di DPR Akan Sikapi Bersama soal Putusan MK
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan akan menyikapi putusan MK soal pemisahan pemilu.
Polhukam
Puan Maharani Baca Surpres soal Pencalonan Dubes, Minta Dibahas Rahasia
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Komisi I sebagai AKD membahas pencalonan dubes secara tertutup.
Polhukam
DPR RI Bakal Panggil Nusron Wahid soal Pulau Dikuasai WNA
Anggota DPR RI Evita Nursanty merespons pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang menyebut sejumlah pulau dikuasai WNA.
Polhukam
Ahmad Sahroni Menolak Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Sebut Aneh dan Tak Matang
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan menolak putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan daerah.
Polhukam
Demokrat Sentil Pengusaha soal Truk ODOL, Minta Pengemudi Tidak Dijadikan Tameng
Politikus Partai Demokrat Yan Harahap menyentil pengusaha truk agar tidak menjadikan pengemudi sebagai tameng soal isu truk ODOL.
Polhukam
Politikus PDIP Sedih soal Penjelasan Fadli Zon, Sebut Tak Ada Kepekaan
Politikus PDIP MY Esti Wijayati sedih saat mendengar jawaban Menbud Fadli Zon terkait kasus pemerkosaan massal pada 1998.
Harga Robot Polisi Rp3 Miliar Tuai Kritik, Kapolri Sebut Tak Pakai Anggaran Negara
Harga robot yang dipamerkan Polri dalam perayaan HUT Ke-79 Bhayangkara pada 1 Juli 2025 menuai kritik karena dinilai mahal hingga Rp 3 miliar.
Pemda Pengusul PPPK Paruh Waktu Minim, Kemendagri Siapkan
Pemerintah daerah (Pemda) pengusul PPPK paruh waktu masih minim. Padahal, pengangkatan PPPK 2024 ditenggat Oktober 2025.