GenPI.co 
Polhukam
Gerindra Disebut Mulai Gerah Kinerja Menteri era Jokowi di Kabinet Prabowo
Peneliti senior Citra Institute Efriza menilai Sekjen Partai Gerindra mulai gerah terhadap kinerja menteri era Presiden ke-7 RI Jokowi.
Polhukam
PDIP Kaget Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, UU Harus Banyak Disesuaikan
Legislator Fraksi PDIP Giri Ramanda Nazaputra Kiemas mengaku kaget dengan putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Polhukam
Golkar Sebut MK Masuk Ranah Legislatif Seusai Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah
Legislator Golkar Ahmad Irawan menanggapi putusan MK yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah.
Polhukam
Muzani Minta Menteri Tak Bebani Presiden, Reshuffle Kabinet Dinilai Sudah Waktunya
Peneliti senior Citra Institute Efriza menyebut sudah saatnya Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet.
Polhukam
Pengamat Sebut Ahmad Muzani Sedang Bongkar Karut-Marut Kerja Menteri
Peneliti senior Citra Institute Efriza merespons pernyataan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang meminta menteri tidak membebani presiden.
Polhukam
Prabowo Subianto Minta Pejabat Tak Boros APBN, Singgung Anggaran Bocor
Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah terus memerangi korupsi, manipulasi pemakaian uang rakyat, dan pemborosan APBN.
Polhukam
Bima Arya Bicara Wacana Jawa Barat Jadi 5 Provinsi, Sebut Perlu Kajian Matang
Wamendagri Bima Arya merespons terkait wacana pemekaran wilayah Jawa Barat menjadi lima provinsi.
Polhukam
Berkaitan dengan Dana Otsus, Revisi UU Pemerintahan Aceh Segera Dibahas DPR
Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia memastikan akan segera membahas revisi UU tentang Pemerintahan Aceh.
Polhukam
Ahmad Muzani Tunggu Pemerintah soal Usulan Nama Dubes RI untuk AS
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut Presiden Prabowo Subianto segera menunjuk pejabat yang mengisi posisi Dubes Indonesia untuk AS.
Polhukam
Imbas Polemik 4 Pulau, Evaluasi Terhadap Tito Karnavian Dinilai Belum Perlu
Wakil Ketua Komisi II Dede Yusuf menilai kinerja Mendagri Tito Karnavian tidak perlu dievaluasi.
72 Mobil Disita dari Sritex, Kejagung: Diduga Hasil Tindak Pidana
Sebanyak 72 mobil disita Kejaksaan Agung (Kejagung) dari Sritex karena diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.
Kemenkum NTB Harmonisasi Raperda RTRW Lombok Barat, Ini Catatannya
Rapat kali ini menyoroti beberapa poin terkait perbaikan rumusan konsiderans, penyesuaian dasar hukum, serta penggunaan kata singkatan atau akronim