Berita dirut garuda terkini : Klarifikasi Dirut Garuda...

Sebelum didaulat untuk jadi pilot baru Garuda. Irfan Setiaputra pernah menjabat sebagai  Direktur Utama (Dirut) PT Inti. Periode 2009-2012.

Kementerian BUMN sudah punya jagoan untuk memimpin maskapai Garuda Indonesia dalam RUPS mendatang.

Erick Thohir mengutuk keras segala bentuk pelecehan seksual baik dari atasan, manager, rekan kerja terhadap pegawai perempuan BUMN.

Menteri BUMN Erick Thohir berencana mengumumkan sosok yang bakal menempati posisi Dirut PT PLN. Siapa yang terpilih?

Polda Metro Jaya mengambil alih penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap petinggi Garuda Indonesia. Seperti apa kasus ini?

Pengacara Hotman Paris Hutapea bersedia membela pramugari yang kehilangan jam terbang karena menolak ajakan 'ngamar' pimpinannya.

Masyarakat saat ini terus menyoroti langkah Erick Thohir yang melanjutkan bersih-bersih BUMN. Lantas benarkah relawan yang hanya plonga-plongo akan ditendang?

Sandiaga Uno memiliki alasan yang tidak bisa ditolak oleh Erick Thohir. Apa itu?

Kasus Skandal Asmara di Garuda hingga saat ini masih menjadi misteri. Tetapi Erick Thohir mengakui godaan di Garuda yakni wanita cantik, uang dan tahta.

Menteri BUMN Erick Thohir mengaku heran dengan jumlah anak usaha PT Pertamina (Persero) yang mencapai 142 perusahaan. Sementara PLN 50 anak, cucu dan cicit.

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali mengunggah pengakuan pramugari yang diajak tidur oleh kapten pilot dan direktur sebuah maskapai penerbangan.

Polresta Bandara Soekarno Hatta bergerak cepat menindaklanjuti laporan dari Garuda Indonesia terhadap akun Twitter @digeeembok.

Dalam kasus ini apakah Satrio Dewandono, sang pilot yang menerbangkan Airbus A330-900 tersebut tahu keberadaan Harley dan sepeda Brompton itu?

Pramugari Cyndyana Lorens, menangis saat mengetahui kabar dirinya terseret skandal asmara dengan petinggi Garuda Indonesia.

Langkah Menteri BUMN Erick Thohir melakukan bersih-bersih di tubuh Garuda Indonesia mendapat apresiasi dari anggota Komisi VI DPR RI.