GenPI.co 
Polhukam
Martabat MK Disebut Turun Seusai Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizami Karsayuda menanggapi putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan daerah.
Sport
Xabi Alonso Siapkan 3 Bek Pengganti Dean Huijsen Jelang PSG vs Real Madrid
Pelatih Real Madrid Xabi Alonso sudah menyiapkan tiga bek pengganti Dean Huijsen jelang laga melawan Paris Saint-Germain (PSG).
Polhukam
Mardiono Pastikan GPK Solid, Sebut Sudah Ada Rekomendasi ke DPP PPP
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyatakan Gerakan Pemuda Kabah (GKP) solid menjelang Muktamar X partai.
Gaya Hidup
Tips Mencegah Penyakit Ginjal pada Anak, Hindari Makanan Kemasan
Ketua UKK Nefrologi IDAI Dr Eka Laksmi Hidayati membagikan tips mencegah timbulnya penyakit ginjal pada anak.
Polhukam
Ketua K3 MPR RI Tegas, Jabatan DPRD Tidak Bisa Diperpanjang
Ketua K3 MPR RI Taufik Basari menyatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
Sport
Ada 2 Tim Asing, Piala Presiden 2025 Diprediksi Bakal Menarik
Ketua Umum PSSI Erick Thohir optimistis turnamen Piala Presiden 2025 akan berlangsung sangat menarik.
Polhukam
Puan Sebut Seluruh Fraksi Parpol di DPR Akan Sikapi Bersama soal Putusan MK
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan akan menyikapi putusan MK soal pemisahan pemilu.
Polhukam
Puan Maharani Baca Surpres soal Pencalonan Dubes, Minta Dibahas Rahasia
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Komisi I sebagai AKD membahas pencalonan dubes secara tertutup.
Internasional
Demi Generasi Muda, Prancis Perketat Larangan Merokok di Tempat Umum
Prancis memperketat aturan anti-rokok melalui sebuah dekrit kesehatan publik. Langkah ini menuai reaksi beragam.
Polhukam
Ahmad Sahroni Menolak Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Sebut Aneh dan Tak Matang
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan menolak putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan daerah.
Harga Robot Polisi Rp3 Miliar Tuai Kritik, Kapolri Sebut Tak Pakai Anggaran Negara
Harga robot yang dipamerkan Polri dalam perayaan HUT Ke-79 Bhayangkara pada 1 Juli 2025 menuai kritik karena dinilai mahal hingga Rp 3 miliar.
Pemda Pengusul PPPK Paruh Waktu Minim, Kemendagri Siapkan
Pemerintah daerah (Pemda) pengusul PPPK paruh waktu masih minim. Padahal, pengangkatan PPPK 2024 ditenggat Oktober 2025.