GenPI.co - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib guru dan tenaga pendidik honorer.
Komitmen tersebut diperlihatkan dengan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer.
BACA JUGA: Duh! Jelang Daftar PPPK, Honorer Usia 35 Plus Punya Masalah Berat
Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (7/5/2021), LaNyalla mengatakan Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer merupakan inisiatif dari Komite III dan Komite I DPD.
Setelah melalui pembahasan di rapat panitia musyawarah, usul tersebut dibawa ke sidang paripurna ke-11 DPD RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen di Jakarta, Kamis (6/5/2021).
Dalam sidang paripurna yang dipimpin LaNyalla, didampingi Wakil Ketua DPD Nono Sampono dan Sultan B Najamudin, pembentukan Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer telah disetujui dan disahkan.
BACA JUGA: Pengumuman Resmi! Tanggal Daftar & Kelulusan Seleksi CPNS-PPPK
“DPD-RI berkomitmen untuk memperjuangkan nasib para guru dan tenaga pendidik honorer di seluruh Indonesia. Kita ketahui, kesejahteraan guru honorer masih sangat rendah, sehingga menyulitkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” katanya.
Dia memahami adanya keterbatasan pemerintah terhadap pemenuhan belanja pegawai. Namun DPD, ujarnya, memastikan tetap akan mengawal aspirasi guru honorer.
“Melalui pansus ini, DPD akan berjuang agar teman-teman guru honorer bisa diangkat sebagai pegawai,” ujar LaNyalla.
Saat ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memang telah menyiapkan formasi untuk 1 juta guru menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Seleksi PPPK untuk 1 juta guru aparatur sipil negara (ASN) digelar tahun ini, dan terbuka bagi para guru honorer.
“Tapi dengan pansus yang baru saja disahkan, kami harap bisa membantu jutaan guru honorer lainnya yang belum terakomodasi,” tuturnya.
LaNyalla berharap Komite III yang membidangi urusan pendidikan dan Komite I yang mengurus soal pemerintah daerah dapat bersinergi sebaik-baiknya.
Diharapkan, perjuangan pansus akan membawa dampak signifikan.
“Segera bekerja dan lakukan upaya yang bisa merealisasikan harapan guru yang sudah mengabdi mungkin belasan hingga puluhan tahun, tapi belum juga diangkat sebagai pegawai. Mari perjuangkan nasib mereka,” beber LaNyalla .
Sementara itu, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni mengatakan permasalahan guru honorer bukan hanya isu di daerah-daerah perkotaan. Seluruh wilayah di Indonesia juga mengalami hal serupa.
“Karena di lapangan sudah membara. Tujuan kami dengan pansus ini adalah untuk mengangkat harkat dan martabat guru,” ujarnya.
Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menyebut persoalan guru dan tenaga pendidik honorer telah menjadi momok pemerintah daerah. Untuk itu, Komite I siap memfasilitasi persoalan yang dihadapi pemda bersama alat kelengkapan dewan lainnya.
“Para bupati menjerit karena mereka tidak bisa menangani permasalahan guru honorer ini,” kata Fachrul Razi. (*/ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News