GenPI.co - Badan Kepegawaian Nasional (BKN) buka suara terkait 51 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang rapotnya merah tak bisa bekerja lagi di lembaga antirasuah.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana, mengatakan ada sejumlah indikator yang menjadi dasar penilaian hingga akhirnya keputusan tersebut dikeluarkan.
BACA JUGA: Sofyan Djalil Dibikin Malu, Bukti dan Eksepsi Ditolak Hakim
"Jadi ada tiga aspek," kata Bima Haria saat jumpa pers di Kantor BKN RI, Jakarta Timur, Selasa (25/5).
Pertama, ditekankan soal aspek pribadi dari Pegawai KPK yang tidak lolos. Kedua, aspek pengaruh baik (dipengaruhi maupun mempengaruhi). Serta aspek ketiga PUNP (Undang Undang Dasar '45, NKRI, pemerintah yang sah).
Bima mengungkapkan, indikator penilaian Tes Wawasan Kebangasaan (TWK) yang diterapkan BKN totalnya ada 22 aspek yang rinciannya mencakup aspek pribadi sebanyak enam(aspek), pengaruh tujuh (aspek), dan PUNP ada sembilan aspek.
"Nah, untuk yang aspek PUNP itu harga mati, jadi tidak bisa dilakukan penyesuaian dari aspek tersebut," tegasnya.
Menurut Bima, bagi mereka yang aspek PUNP-nya dinyatakan bersih, walaupun aspek pribadinya dan pengaruhnya terindikasi negatif, masih bisa dilakukan proses melalui diklat.
"Jadi, dari 75 orang itu, 51 orang menyangkut aspek PUNP dan bukan hanya itu, yang tiganya negatif," tuturnya.
Masih kata Bima, di antaranya ada yang negatif aspek pengaruh dan aspek pribadinya, sehingga harus mengikuti diklat bela negara dan wawasan kebangsaan.
BACA JUGA: Mendadak, Kuasa Hukum Habib Rizieq Acungi Jempol Buat Polri
"Jadi itu alasan 51 orang tidak bisa diikutsertakan dalam diklat bela negara dan wawasan kebangsaan," jelasnya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News