TWK KPK, Febri Diansyah: Ini Tes atau Petak Umpet?

GenPI.co - Mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyoroti soal keberadaan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang tidak diketahui keberadaannya.

Hal itu menyusul pernyataan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang saling lempar soal keberadaan hasil Tes Wawasan Kebangsaan.

Melalui akun Twitter miliknya @febridiansyah, Febri menyoroti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengklaim tidak terlibat dalam proses TWK yang menjadi kontroversi itu.

BACA JUGA:  Firli Bahuri Kena Sindiran Keras Febri Diansyah! Menohok Pol

Menurut Febri, Febri sikap pemerintah seolah sedang bermain petak umpet.

"KPK klaim enggak pegang hasil TWK padahal yang dites pegawai KPK. BKN juga bilang enggak pegang hasil TWK, padahal penyelenggara. Ini tes atau main petak umpet?" tulis Febri seperti dikutip Twitter miliknya @febridiansyah, Rabu (23/6/21).

BACA JUGA:  Febri Diansyah Bandingkan Firli dengan Andika Perkasa, Ternyata!

Lebih lanjut, kata Febri, hal itu terjadi di tengah kesimpangsiuran informasi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos TWK dipaksa untuk menerima kenyataan.

Febri mengaku tak bisa membayangkan jika permainan tersebut terjadi di ruang gelap dan ditutupi dari mata publik.

BACA JUGA:  Febri Diansyah: Mana Tanggungjawab Firli Bahuri Cs?

Ia sangat berharap Ombudsman RI dan Komnas HAM dapat konsisten dalam mengusut kasus tersebut.

"Karena itulah proses di Ombudsman dan Komnas HAM menjadi penting. Semoga dua lembaga ini konsisten," tulisnya.

Disaat informasi yang beredar semakin tidak jelas, muncul gerombolan buzzer melakukan serangan hingga menebar kebohongan dengan narasi usang.

Narasi taliban hingga dana asing digunakan oleh para buzzer untuk semakin melemahkan KPK.

"Semakin ini dilakukan, semakin kita tahu ada kebusukan yang ditutupi," tutur Febri.

Sebelumnya ramai diberitakan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, merespons permintaan hasil Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK yang diajukan sejumlah pegawai KPK yang tidak lolos. Bima mengatakan hasil TWK yang diminta telah diserahkan kepada KPK.

Kata Bima jika data itu diminta pegawai KPK, maka mereka harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan TNI AD dan BNPT. Selain itu data yang ada tidak berbentuk orang perorang, namun bersifat akumulasi dan agregat. (*)