Bupati Sleman Ancam Tindak Tegas Pendamping PKH Nakal

GenPI.co - Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo menegaskan ia tidak akan mentolerir tindakan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang nakal.

Kustini Sri Purnomo berpesan supaya para pendamping PKH melaksanakan tugas sebaik-baiknya, jujur dan amanah.

"Saya tekankan agar jangan ada pendamping PKH yang nakal. Bansos adalah hak rakyat ya harus untuk rakyat. Jangan ada potongan dengan alasan apapun. Saya tidak mentolelir tindakan seperti itu," urai Kustini Sri Purnomo dikutip dari Ayoyogya.com, Rabu, 1 September 2021.

BACA JUGA:  Percepatan Capaian, Vaksinasi di Sleman dan Gunungkidul Digenjot

Ancaman tersebut dilontarkan pasalnya dalam satu bulan terakhir, berbagai kasus pemotongan bantuan PKH berhasil diungkap.

Dari hasil investigasi yang dilakukan tim, tersangka kasus pemotongan bansos PKH adalah pendampingnya sendiri.

BACA JUGA:  Sempat Terpuruk, Ekspor Salak Sleman Kembali Menggeliat

"Maka saya terus mengingatkan agar pendamping PKH jangan pernah bermain nakal," paparnya.

Selain memantau terkait pendamping PKH, ia juga mengecek kondisi bansos PKH di lapangan.

BACA JUGA:  Bupati Sleman Temukan 8 Data Bansos Bermasalah, Ini Daftarnya

Dalam pengecekan tersebut, Kustini menemukan sejumlah persoalan bansos yang bermasalah.

Atas berbagai masalah tersebut, Kustini meminta Dinas Sosial dan instansi terkait agar segera bertindak cepat untuk segera memastikan kevalidan data dan bantuan bisa segera diterima masyarakat yang berhak.

Sebelumnya, Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo menemukan delapan data bansos bermasalah.

Ironisnya temuan bansos bermasalah ini terbanyak ada di Kapanewon Depok.

Kapanewon di Sleman ada 8 data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bermasalah.

Lebih lanjut, kata Kustini, selain data meninggal dunia, terdapat pula penerima manfaat lain yang sudah pindah tempat tinggal dan datanya tidak sesuai.

"Permasalahan lain yang ditemukan berkaitan dengan penerima manfaat yang tidak mempunyai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Selain itu banyak KKS yang tidak sama dengan data yang ada di Dukcapil," paparnya.

Kustini menyebutkan selain masalah data, permasalahan lain yang ditemukan berkaitan dengan akses mencetak kartu KKS.

Selama ini imbuhnya bank yang ditunjuk sebagai penyalur bansos PKH di Sleman belum bisa melayani cetak kartu.(*)