GenPI.co - Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya angkat bicara tentang pembentukan Front Persaudaraan Islam (FPI).
Organisasi masyarakat ini diketahui menjadi pengganti Front Pembela Islam (FPI) yang dilarang pemerintah.
Menurut Harits, keberadaan ormas jangan selalu dikaitkan dengan hal buruk sebelum melihat kebenaran yang ada.
"Selama tidak melanggar UU dan legal, mengapa harus sibuk mendiskreditkan dengan target mendorong pemerintah bersikap fasis terhadap kehadiran FPI," ucap Harits kepada GenPI.co, Jumat (10/9).
Dia menjelaskan setiap warga negara berhak untuk berkumpul atau membentuk sebuah organisasi.
Kondisi itu, kata dia, lantaran telah dijamin Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
"Jadi, jika justru berkontribusi positif untuk kepentingan rakyat, tidak perlu resah terhadap ormas baru," jelasnya.
Sementara itu, Harits menyarankan pemerintah agar tidak otoriter dalam menyikapi FPI baru.
Terlebih lagi, menurutnya, harus ada pembubaran seperti Front Pembela Islam.
"Pemerintah jangan fasis terhadap kehadiran ormas baru tersebut. Yang proporsional dan waraslah menyikapi dinamika sosial politik," imbuhnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News