GenPI.co - Politikus PKS Mardani Ali Sera memberikan saran untuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly agar mengelolaan penjara lebih teratur.
“Pertama, harus menuntaskan sengketa kewenangan antara berbagai lembaga pemerintah soal siapa yang mestinya berwenang mengelola penjara,” ujar Mardani Ali Sera kepada GenPI.co, Jumat (10/9).
Menurut Mardani, sulit untuk mendapatkan solusi jika tidak ada kejelasan mengenai perkara siapa yang berwenang untuk mengurus Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
“Kedua, perombakan dan penerapan regulasi baru mengenai hukuman pengguna narkoba juga mesti dipercepat,” imbuhnya.
Bukan tanpa alasan, menurut Mardani Ali Sera sebagian besar napi di tanah air terkait dengan kasus narkoba.
Selain itu, Mardani juga mengungkapkan bahwa muatan penjara di Indonesia berkali-kali gagal diselesaikan oleh pemerintah.
Tidak hanya itu, dirinya juga membeberkan data yang dimiliki oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) terkait penjara di seluruh Indonesia yang kelebihan penghuni rata rata hingga 180 persen.
“Penjara di Tangerang ini misalnya, diisi hingga 2.072 narapidana untuk kapasitas yang hanya bisa diisi 600 orang,” katanya.
Oleh sebab itu, dirinya mengatakan bahwa Yasonna Laoly harus bertanggung jawab atas nasib dan aspirasi para narapidana yang mendekam di balik jeruji besi.
“Menkumham harus pasang badan. Ada nasib serta aspirasi ratusan narapidana di semua lapas di seluruh Indonesia yang dititipkan ke beliau,” tuturnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News