GenPI.co - Wakil Ketua Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Sultan B Najamudin, angkat bicara soal anggaran pemilu yang dinilai mengeluarkan banyak biaya hingga ratusan triliun.
Menurutnya, pemilu langsung sudah seperti industri dalam demokrasi di Indonesia.
"Sangat penting bagi kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah mufakat untuk meninjau kembali sistem pemilu yang boros dan cenderung menyebabkan kerentanan sosial seperti ini," ujar Sultan melalui keterangannya, Minggu (19/9/2021).
Sultan menyebutkan biaya pemilu sangat rawan menyebabkan penyalahgunaan anggaran.
Bahkan, jumlah tersebut belum ditambahkan dengan modal pemilu milik partai politik dan capres.
"Secara ekonomi mungkin bagus karena akan ada banyak uang politik yang beredar di masyarakat, tetapi jika itu harus dibayar dengan rendahnya kualitas pemilu dan potensi konflik horizontal," jelasnya.
Kata Sultan, kondisi tersebut justru hanya akan menjadi penyebab bagi kemunduran demokrasi itu sendiri.
Selain itu, eks wakil Gubernur Bengkulu menambahkan pemilu langsung hanya akan jadi ajang adu kuat modal politik, yang sumbernya berasal dari cukong dan oligarki.
Dia menilai jumlah anggaran pemilu yang mencapai angka ratusan triliun adalah terlalu mubazir.
"Secara kelembagaan, DPD RI sangat menghormati mekanisme demokrasi yang demikian. Namun, jika membandingkan proses pemilu di Indonesia dengan kualitas demokrasi yang ditimbulkan setelahnya, maka tidak terlalu sulit bagi kita untuk berbesar hati untuk mengevaluasi sistem pemilu langsung yang ada," terang dia.
Sultan juga mengingatkan pemerintah untuk memerhatikan kondisi fiskal saat ini yang semakin banyak ditopang oleh utang luar negara.
Dia lantas menyarankan, sebaiknya anggaran tersebut digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.
"Pesta Demokrasi tidak pantas dirayakan di tengah meningkatnya angka kemiskinan rakyat," tutur Sultan.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News