GenPI.co - Akademisi politik Kris Nugroho memberikan pendapatnya terkait Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengusulkan tambahan anggaran kementeriannya.
Tambahan yang diminta Tito itu sebesar Rp1,92 T dengan alasan akan digunakan untuk persiapan gelaran Pemilu 2024.
Menurut Kris, dana bantuan parpol seharusnya sudah melekat dengan APBN untuk Kemendagri yang sebelumnya.
“Parpol yang dapat kursi di DPR itu per suara pemilih dihargai Rp 1000,” ujarnya kepada GenPI.co, Minggu (26/9).
Kris mengatakan bahwa anggaran Rp 1,92 T itu wajar jika dipertanyakan. Pasalnya, tidak seharusnya dana bantuan parpol diminta ulang oleh Kemendagri.
“Dana itu sudah dihitung dari APBN dan APBD, sehingga tak perlu lagi ada bantuan lagi,” terangnya.
Pengajar di Universitas Airlangga itu pun merincikan bagaimana cara menghitung besaran anggaran dana bantuan parpol.
Ia menyebut, suatu parpol dapat 100 kursi di parlemen. Tiap-tiap anggota parpol yang ada di parlemen lalu dihitung berapa total masyarakat pemilihnya.
“Jumlah total masyarakat pemilih semua anggota parpol itu lalu per suaranya dikali seribu rupiah,” tuturnya.
Sebelumnya, Tito mengatakan bahwa salah satu program prioritas yang belum terakomodasi Kemendagri adalah bantuan keuangan atau dana partai politik (parpol) sebesar Rp758,2 M.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News