Gubernur Kepri Desak DPR RI Sahkan RUU Daerah Kepulauan

GenPI.co - Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan telah beberapa kali masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Namun, hingga kini RUU itu tidak juga disahkan oleh DPR RI.

Untuk itu, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, menilai perlunya keseriusan dari kepala daerah menyikapi persoalan tersebut.

Menurutnya, beberapa kepala daerah yang ikut memperjuangkan RUU Daerah kepulauan harus dikumpulkan dalam satu forum.

BACA JUGA:  Lagi, Benda Aneh Mirip Tank Muncul di Perairan Kepri

“Semua harus berkumpul menentukan langkah-langkah selanjutnya untuk mengesahkan undang-undang itu,” katanya mengutip laman resmi Pemprov Kepri, Selasa (28/12).

Hal itu diungkapkannya saat menerima kunjungan Tim Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan di Gedung Daerah, Tanjung Pinang, Senin (27/12) kemarin.

BACA JUGA:  Nakhoda Baru PT Pelabuhan Kepri

Badan kerja sama itu, kini diketuai oleh Gubernur Sulawesi Tengah (Sultra), Ali Mazi. Sementara pada pertemuan kemarin, kehadirannya diwakilkan oleh Kepala Biro Pemerintah Sekretariat Daerah Sultra, Abdillah Zuchri.

Beberapa provinsi yang disebutkan tergabung dalam badan kerja sama itu adalah Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.

BACA JUGA:  Menkopulhukam RI Setujui Pungutan Labuh Jangkar di Kepri

RUU Daerah Kepulauan masuk dalam Prolegnas tahun 2021 nomor urut 32, tetapi masih belum rampung dibahas dan disahkan oleh DPR RI.

Padahal RUU Daerah Kepulauan dapat menyelesaikan kepentingan dan permasalahan daerah kepulauan dalam rangka mengejar ketertinggalan pembangunan, teknologi, dan sumber daya manusia.

Ansar menegaskan, beberapa provinsi yang memperjuangkan undang-undang itu harus menguatkan studi referensi tentang pentingnya RUU Daerah Kepulauan.

“Kita bisa mulai mengidentifikasi berbagai kepentingan nasional dan program strategis nasional di daerah kepulauan sebagai alat tawar ke pemerintah pusat,” kata dia.

Dia juga berharap, pemerintah pusat mendorong serta mendesak DPR RI untuk merampungkan RUU Daerah Kepulauan.

“Keinginan ini tentu sesuatu yang wajar. Karena membangun daerah kepulauan banyak tantangannya dan butuh dukungan penuh dari negara,” kata Ansar. (*)