GenPI.co - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengatakan sudah tepat soal tuntutan hukuman mati dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk terdakwa pemerkosa 13 santriwati di Bandung, Herry Wirawan (HW).
Sebab, kejahatan seksual adalah salah satu bentuk kejahatan yang paling serius.
Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA Nahar mengatakan JPU juga menilai kejahatan yang dilakukan HW adalah jenis kejahatan tersistematis.
"Ada pemalsuan yang dilakukan tersangka, mulai dari dokumen kelangsungan lembaga pendidikan itu hingga anak hasil pemerkosaan dirawat sebagai anak terlantar," ujar dia dalam Media Talk "Penanganan Kasus HW", Jumat (14/1/2022).
Nahar memaparkan kejahatan seksual mengalami dampak jangka panjang terhadap korban, saksi, dan keluarga korban.
"Beberapa anak dan keluarga yang kami temui masih mengalami tekanan psikologis yang tak bisa mereka tutupi, padahal kejadiannya sudah lebih dari setahun," paparnya.
Nahar menilai tuntutan JPU untuk menghukum mati HW sudah sesuai dengan konstitusi.
Dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, hukuman mati untuk pelaku sudah menjadi salah pilihan sanksi.
"Jenis hukuman yang lain tentu ada, tetapi semua juga ada tujuan masing-masing. Implementasi terkait hukuman yang tepat menyesuaikan dengan dampak yang ditimbulkan HW," terangnya.
Lebih lanjut, Nahar meminta seluruh pihak untuk terus mengawal proses hukum HW secara bersama-sama.
Termasuk, masyarakat dan media yang juga diminta untuk terus melindungi korban.
"Jangan sampai sudah ada aturan terkait kekerasan seksual dan hukuman bagi pelaku, tetapi ada hal yang tak sesuai implementasi kebijakannya di lapangan," tutur dia.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News