GenPI.co - Aturan ganjil genap di DKI Jakarta telah resmi diperluas ke dalam 16 rute baru. Hal tersebut diumumkan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (7/8).
Menanggapi perluasan rute aturan ganjil-genap, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyaratakatan MTI Pusat, Djoko Setijowarno, berpendapat bahwa aturan tersebut seharusnya tidak hanya diterapkan di Jakarta, tetapi juga di wilayah Jabodetabek.
“Bikinlah kebijakan transportasi yang dapat berimplikasi lebih besar, bukan setengah-setengah. Apalagi hanya di Jakarta saja dilakukan, harusnya berlaku juga di wilayah Jabodetabek,” kata Djoko kepada GenPI.co, Rabu (7/8).
Baca juga:
Aturan Ganjil Genap Resmi Diperluas, ini Rute Barunya
Perluasan Ganjil-Genap Jadi Solusi Kurangi Polusi Udara Termantap
Demi Menekan Polusi Udara, Motor Bakal Ikut Aturan Ganjil Genap?
Tak hanya itu, Djoko juga mengkritik kebijakan ganjil-genap yang hanya menyasar pengendara mobil atau kendaraan roda empat lainnya. Menurutnya, mobilitas yang paling besar di DKI Jakarta justru adalah sepeda motor. Itulah yang menurut Djoko harus dikurangi volumenya oleh pemerintah.
“Pemprov DKI harus berani mengurangi mobilitas sepeda motor. Populasi terbesar kendaraan bermotor adalah sepeda motor 75%, mobil 23% dan hanya 2% angkutan umum.” Ungkapnya.
Menurut Djoko, populasi sepeda motor yang cukup besar menjadi penyebab terbesar polusi udara, pemborosan energi, kemacetan, kesemerawutan dan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, kebijakan ganjil-genap seharusnya juga diterapkan untuk pengendara sepeda motor.
Djoko juga menekankan bahwa membatasi mobilitas sepeda motor bukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pembatasan jumlah sepeda motor sangat diperlukan untuk meminimalisir sejumlah dampak negatif yang ditimbulkannya.
Tak hanya itu, ia juga terus mendorong pemerintah untuk menyediakan transportasi umum dapat melayani seluruh wilayah pemukiman di Jabodetabek.
“Membatasi mobilitas sepeda motor bukan melanggar Hak Asasi Manusia, akan tetapi dengan populasinya yang besar dan banyak dampak negatif yang ditimbulkannya memang harus dibatasi. Asal tersedia layanan transportasi umum dapat melayani seluruh wilayah pemukiman di Jabodetabek,” tandas Djoko.
Jangan lewatkan video populer ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News