Pengamat Acungi Jempol BLT Migor yang Diinisiasi Airlangga

GenPI.co - Pengamat kebijakan public dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta Robi Nurhadi menilai kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng paling tepat membantu masyarakat.

Menurutnya, kebijakan BLT minyak goreng cara cepat pemerintah untuk menaikan daya beli masyarakat .

Robi melihat kebijakan ini menunjukkan respons cepat dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang melihat tingginya harga minyak dan ketidakmampuan Kementerian Perdagangan mengendalikan harga.

BACA JUGA:  Ipda Imam Meninggal Kecelakaan, Bukan Bentrokan Demo Mahasiswa

BLT Minyak Goreng rencananya diberikan kepada sekitar 20,5 juta keluarga dan 2,5 juta pedagang kaki lima yang berjualan gorengan.

Airlangga sendiri yang mengumumkan BLT Minyak Goreng ini akan diberikan selama tiga bulan, mulai April 2022. Besaran tiap bulannya Rp 100 ribu yang dibayar di awal pada April.

BACA JUGA:  Mantan Anak Buah Ahok Calon Kuat Pengganti Anies Baswedan

Jadi, penerima BLT langsung mendapatkan Rp 300 ribu pada April. Selain BLT Minyak Goreng, pemerintah juga masih memberikan bantuan untuk Penerima Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan BLT Dana Desa.

Menurut Robi, BLT menjadi kebijakan paling tepat saat ini karena sifatnya yang sangat fleksibel dan cair penggunaannya.

BACA JUGA:  Big Data Luhut Sampah, Cuma Pepesan Kosong, Kata Politikus PDIP

Selain itu, distribusi BLT lebih mudah dibanding bantuan lain, seperti bantuan sosial sembako.

Bahkan, berdasarkan pengalaman di Indonesia, bansos justru menyeret salah satu menteri ke penjara akibat kasus korupsi.

“Kan lebih mudah, karena terdistribusi langsung pada rekening orang atau kelompok yang menjadi tujuan,” kata Robi dalam keterangan, Rabu (14/4).

Kepala Pusat Penelitian Pascasarjana Unas ini menambahkan BLT serupa ini juga banyak diadopsi bukan hanya di Indonesia dan Asia, tetapi juga di Amerika, Afrika, maupun Eropa.

"BLT ini telah menjadi model kebijakan yang banyak digunakan. Negara-negara Eropa juga banyak memberikan bantuan kepada warganya dengan model BLT,” kata Robi.

Dia mengatakan BLT umumnya diberikan bila ada kejadian yang membuat masyarakat mengalami ketidakmampuan yang tiba-tiba di negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika.

"Itu pilihan model kebijakan yang tepat. Tinggal bagaimana melakukan implementasi dan pengawasannya,” tegas dia.

Robi menilai banyak kebijakan ekonomi yang bisa jadi buah pemikiran Airlangga.

Namun, Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut sering cenderung diam, sehingga luput dari pengamatan publik.

“Padahal, bisa jadi, sebenarnya dia (Airlangga) sendiri yang justru punya inisiatif atas banyak kebijakan ekonomi,” pungkasnya. (*)