GenPI.co - Politikus PKS Mardani Ali Sera mengimbau Presiden Jokowi untuk mengawal penunjukan pejabat kepala derah.
Seperti diketahui, akan ada ratusan kepala daerah yang berhenti pada 2022 dan 2023. Oleh sebab itu, pemerintah akan menunjuk pejabat sementara untuk menempati posisi tersebut.
Menurut Mardani, Jokowi harus meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal aturan pengangkatan penjabat kepala daerah.
“Aturan teknis penting untuk mencegah politisasi pejabat,” ujar Mardani kepada GenPI.co, Selasa (10/5).
Sebab, menurutnya, posisinya kepala daerah sangat strategis jelang memasuki tahun politik.
“Pejabat kepala daerah tidak boleh disalahgunakan untuk strategi pemenangan Pemilu 2024,” tegasnya.
Menurutnya, akan ada cacat hukum jika Kemendagri memaksa melantik para pejabat baru tersebut tanpa mengikuti aturan dan putusan MK.
“Bisa terjadi cacat hukum. Publik dapat mengajukan uji materi terhadap aturan yang dijadikan dasar penunjukan pejabat itu,” ucapnya.
Anggota DPR RI Komisi II juga menduga jalannya pemerintahan bisa terganggu akibat penunjukan kepada daerah yang cacat hukum.
Menurutnya, penunjukan pejabat kepala daerah tersebut juga perlu dilakukan secara transparan.
“Mengingat para pejabat kepala daerah akan menjalankan tugas memimpin daerah dalam waktu yang cukup lama, yakni sekitar 2 tahunan,” katanya.
Dirinya juga meminta agar masyarakat diberikan ruang partisipasi dalam proses pengisian penjabat kepala daerah.
Hal itu upaya agar sosok kepala daerah baru mendapat kepercayaan dari publik. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News