GenPI.co - Director Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan agar pihak bank lebih hati-hati saat menjadikan konten YouTube sebagai jaminan pinjaman.
Seperti diketahui, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyebutkan konten YouTube bisa dijadikan jaminan untuk mengajukan pinjaman ke bank.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.
Oleh karena itu, para YouTuber bisa menggadaikan karya seninya untuk dijadikan pinjaman bank dengan syarat memiliki jutaan viewers.
Menanggapi hal itu, Bhima Yudhistira menilai hal itu sebagai terobosan baru.
"Yang menjadi kompleksitas adalah belajar dari berbagai negara bank mungkin cenderung hati-hati karena bank berbentuk intagible aset," ujar Bhima kepada GenPI.co, Jumat (29/7).
Menurutnya, langkah tersebut relatif dihindari karena berkaitan dengan risiko.
"Jadi, di negara seperti Singapura pada 2014 sudah punya program yang sama dan pemerintah menjamin 80 persen NPL dari agunan hak cipta yang ditanggung," tuturnya.
Oleh karena itu, Bhima menyarankan agar bank harus menyediakan analisis kredit atau kurator khusus.
Sebab, beragam konten bajakan di platform digital, terutama musik, tentu perlu kehati-hatian.
"Supaya bank juga lebih berani untuk memberikan pinjaman kepada pelaku usaha ekonomi kreatif," jelasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News