Jokowi Tak Setuju dengan Usulan Luhut, Pengamat: Keputusan Cerdas

GenPI.co - Tanggapan Presiden Joko Widodo terkait penempatan perwira TNI di kementerian belum mendesak mendapatkan apresiasi.

"Keputusan tepat Jokowi tak setuju TNI ditempatkan di kementerian seperti usul LBP (Luhut Binsar Pandjaitan)," kata ​​​​​pengamat politik Jerry Massie di Jakarta, Jumat (12/8/2022).

Jerry menilai Jokowi tidak ingin Indonesia kembali ke zaman Orde Baru dengan menghidupkan kembali dwifungsi TNI.

BACA JUGA:  Pengacara Bharada E Deolipa Yumara Bakal Gugat Jokowi Rp 15 Triliun

Dengan tidak menempatkan perwira TNI di jabatan kementerian, maka fungsi TNI akan tetap netral dan independen.

"Saya rasa isu seperti ini tak usah di angkat ke publik. Ini seperti kepolisian yang bisa jadi kepala daerah atau plt yang tak berhasil digolkan," ucapnya.

BACA JUGA:  Tolak Gagasan TNI di Pemerintahan, Jokowi: Belum Mendesak

Jerry mengatakan usul Luhut untuk menempatkan anggota TNI pada jabatan di kementerian memerlukan kajian dan analisis terkait dampak dan risikonya.

Dia meminta Luhut untuk mencari solusi menurunkan inflasi, proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan persiapan Pemilu 2024.

BACA JUGA:  PDIP dan Jokowi Sesungguhnya Kunci dari Koalisi Pilpres 2024

"Saya pikir Jokowi membuat good and smart decision, keputusan yang cerdas, jadi risiko yang ditimbulkan sudah dipikir matang oleh Jokowi," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menjawab mengenai usulan penugasan perwira aktif TNI maupun Polri untuk ditugaskan di kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian (K/L).

"Saya melihat masih kebutuhannya belum mendesak. Kebutuhannya sudah saya jawab, kebutuhannya 'kan saya lihat belum mendesak," kata Jokowi di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (11/8). (antara)