GenPI.co - Sebanyak 150 ribu honorer terancam PHK karena tak menjadi prioritas pendataan non-ASN, sehingga masuk daftar pengalihan ke outsourcing.
Seperti diketahui, pemerintah kini tengah melakukan pendataan honorer.
Pendataan honorer itu dilakukan sesuai dengan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Nomor B/1971/SM.01.00/2022 tertanggal 7 Oktober 2022.
Surat tersebut ternyata telah membuat pimpinan honorer K2 murka. Pasalnya, honorer K2 masuk dalam daftar pengalihan ke outsourcing.
Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Melyani Kahar mengatakan surat KemenPAN-RB membuat banyak jabatan yang salah masuk dalam pendataan non-ASN.
Pasalnya, honorer K2 sudah senang masuk pendataan non-ASN, tetapi kini dibuat galau.
"Kalau melihat surat tersebut kan tidak bisa dipukul rata dengan para honorer K2. Sejak awal honorer K2 itu sumber gajinya bukan dari APBN/APBD dan jabatannya ya di tenaga teknis administrasi," kata Sean, panggilan akrabnya, kepada JPNN.com, Selasa (11/10).
Sean mengingatkan surat edaran (SE) soal penghapusan honorer yang dikeluarkan almarhum MenPAN-RB Tjahjo Kumolo.
Di dalam SE itu disebutkan jika daerah masih membutuhkan tenaga honorer dari pengamanan, kebersihan, dan sopir bisa merekrut menjadi outsourcing.
Sementara, sejak honorer K2 ada, mereka sudah menduduki jabatan-jabatan tersebut.
"Pemerintah sudah tahu dari 300 ribu honorer K2 yang tersisa, terdapat 200 ribu lebih yang berada di jabatan tenaga teknis administrasi. Lalu, kenapa dikeluarkan surat pengalihan ke outsourcing?," serunya.
Lebih lanjut, Sean menilai honorer K2 selalu mendapatkan perlakuan tidak adil pemerintah. Sekarang ini, pemerintah dinilai lebih mengutamakan non-K2.
Dia mempertanyakan mengapa ada diskriminasi lagi soal pekerjaan yang sudah lama honorer K2 lakukan. "Harapan kami tiba tiba dipatahkan lagi dengan aturan yang bikin resah," pungkasnya. (jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News