GenPI.co - Persoalan honorer hingga kini masih amburadul. Sebab, masih ada ribuan tenaga honorer di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota yang belum diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja alias PPPK atau aparatur sipil negara (ASN).
Melihat persoalan itu, Presiden Joko Widodo alias Jokowi langsung memberikan arahan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas agar dicarikan jalan tengah yang baik terkait nasib honorer ini.
Presiden Jokowi menyentil masalah tersebut dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023 di Balikpapan, Kamis (23/2/2023).
"Pagi tadi saya telepon ke MenPAN-RB bahwa urusan itu masih digodok, tetapi saya minta agar dicarikan jalan tengah yang baik," kata Presiden Jokowi.
Merespons arahan Presiden Jokowi, MenPAN-RB Azwar Anas pun langsung memberikan sinyal baik bagi para tenaga honorer atau non-ASN.
Azwar Anas pun menyampaikan pernyataannya pada Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan, Jumat (24/2/2023).
Hal tersebut seolah menjadi pertanda pemerintah tidak akan gegabah menghapus honorer per 28 November 2023.
"Presiden Jokowi sudah memerintahkan, kami (pemerintah) sedang cari solusi jalan tengah. Presiden punya perhatian terhadap penataan tenaga non-ASN," jelas Menteri Azwar Anas.
Menurut Azwar Anas bahwa pemerintah berupaya agar tidak ada pemecatan tenaga honorer.
"Kami (pemerintah) sedang rumuskan agar ada opsi jalan tengah, di mana pelayanan publik tetap berjalan optimal, tidak terlalu menambah beban anggaran, dan sebisa mungkin tidak ada pemberhentian, karena teman-teman non-ASN ini berjasa," ungkap Azwar Anas.
Menurut Azwar Anas, selain bersama APPSI, solusi jalan tengah untuk penyelesaian tenaga honorer juga sudah dibahas bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
Azwar Anas mengakui, lantaran honorer sudah banyak berjasa, pemerintah mencari solusi terbaik bagi tenaga non-ASN yang kini jumlahnya 2,3 juta sesuai data dasar di BKN.
Menurut Azwar Anas, memang ada beberapa tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh ASN. Namun, bisa dikerjakan oleh tenaga non-ASN.
"Fakta di lapangan, peran tenaga non-ASN sangat membantu penyelenggaraan pelayanan publik. Kami tidak memungkiri itu," ujar Azwar Anas di hadapan para gubernur yang hadir di Rakernas APPSI.
Azwar Anas menyebutkan, bahwa KemenPAN-RB telah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR, DPD, APPSI, APKASI, APEKSI, serta BKN terkait hal tersebut.
"Kami mendengar suara daerah sebagai salah satu pengguna terbanyak tenaga non-ASN," kata Azwar Anas.
"Semua opsi tersebut sudah kami bedah analisisnya, mulai dari analisis strategis, keuangan, hingga operasional, dan akan kami laporkan kepada Bapak Presiden," imbuhnya. (JPNN/GenPI.co)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News