KPK Sudah Patah Arang, Rekomendasi Pencegahan Korupsi Diabaikan

GenPI.co - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyesalkan banyak rekomendasi pencegahan korupsi yang diberikan lembaganya kepada sejumlah instansi tidak diikuti. 

Syarif pun mencontohkan, misalnya KPK pernah merekomendasikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agar tidak memasang flow meter di pipa untuk mengukur berapa lifting minyak dan gas di Indonesia.

BACA JUGA: Astaga! KPK Kaget Presiden Jokowi Potong Hukuman Koruptor Ini...

"Kami sudah bilang itu tidak boleh, karena itu tidak akan efektif berdasar kajiannya, tetapi tetap dilaksanakan juga," ujar Syarif.

Bahkan menurut Syarif, banyak rekomendasi yang sama sekali tidak diindahkan.

BACA JUGA: Bak Angin Surga, Honorer K2 Bahagia UU ASN Direvisi

"Ini penting sekali dikerjakan parlemen untuk mengawasi hasil rekomendasi yang disampaikan oleh KPK. Ada yang diikuti, ada yang tidak diikuti, bahkan ada yang tidak diindahkan," kata Syarif saat rapat kerja KPK dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/11).

Tak hanya itu saja, KPK pernah memberitahukan bahwa izin pertambangan di negeri ini ada sekitar 10 ribu, dan 60 persen di antaranya ilegal. 

BACA JUGA: Anggota DPR Bingung, Presiden Jokowi Potong Hukuman Koruptor Ini

Hanya saja, kata Syarif, sampai saat ini tidak ada satupun yang ditindak.

“Ada yang dihukum? Tidak satupun yang ada (dihukum). Bahkan, dari ESDM misalnya untuk tambang ilegal saja, padahal mereka punya PPNS (penyidik pegawai negeri sipil), sampai hari ini tidak ada satupun kasus yang diselidiki,” beber Syarif.  

BACA JUGA: Mahar Rp 500 M untuk Jadi Menteri, Pak Jokowi Harus...

Syarif menambahkan, KPK juga pernah merekomendasikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar membuka hak guna usaha (HGU) sebagai informasi publik. 

Padahal, kata Syarif, sudah ada keputusan pengadilan memerintahkan pembukaan HGU.

BACA JUGA: Ladies... Ini Lho Bahayanya Terlalu Sering Melepas Bra

Syarif menegaskan bahwa sebenarnya banyak sekali rekomendasi yang diberikan KPK kepada lembaga pemerintahan, tetapi tidak dijalankan.

"Saya terus terang kadang agak merasa tidak dihargai, termasuk oleh bapak (dibilang dalam) pencegahan KPK tidak pernah melakukan apa-apa. We do a lot," jelasnya.(*)