GenPI.co - Wakil Presiden Ma'ruf Amin blak-blakan mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, untuk tidak menggunakan kekuasaan politisnya dalam memenuhi kepentingan pribadi.
Khususnya dalam hal memutasi pegawai negeri sipil (PNS) tanpa alasan yang kompeten.
BACA JUGA: Menhan Prabowo Gagah Banget, Pasukan Elite Prancis Hormat Senjata
"Jangan sampai karena bupatinya ganti, kemudian digeseri semua itu. Penempatan itu harus sesuai dengan kompetensinya," tegas Wapres Ma'ruf Amin saat menerima audiensi PNS penerima Penghargaan ASN Tahun 2019 di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (14/1).
BACA JUGA: Manuver China di Natuna Sampai Kiamat, Pakar: Rakyat Marah Repot!
Menurut Wapres Ma'ruf Amin, mutasi PNS akibat kepentingan politik kepala daerah, hanya akan menyebabkan kinerja birokrasi semakin buruk.
Sehingga berdampak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
BACA JUGA: Pangeran Uni Emirat Arab Tajir Melintir, Ingin Pulau di Indonesia
Wapres juga meminta secara langsung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, untuk menindak tegas praktik nepotisme tersebut, baik di pusat maupun daerah.
BACA JUGA: Gaji Honorer K2 Lulus PPPK Setara PNS, Tapi Sistem Kontrak Bahaya
"Saya kira Pak Menteri PANRB, jangan ada perubahan pimpinan akibat pilkada yang kemudian merusak kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan politik. Jadi mereka (ASN) harus benar-benar terjamin," tegas Wapres Ma'ruf Amin.
Wapres mengatakan mutasi tanpa pertimbangan kompetensi pegawai tersebut pernah terjadi di suatu daerah, yakni kepala pasar menjadi kepala sub-dinas pendidikan.
BACA JUGA: Lakukan 4 Cara Ini, Dijamin Membuat Pasangan Kelepek-kelepek
Sehingga, kompetensi minim yang dimiliki pegawai tersebut membuat pelayanan pendidikan menjadi lemah.
"Dulu ada cerita kepala pasar menjadi kepala sudin pendidikan, sehingga antara pasar dan pendidikan kan jadi tidak nyambung," ungkapnya.
BACA JUGA: Ini Rincian Gaji Pokok Honorer K2 Lulus PPPK, Terendah Rp2,9 Juta
Wapres Ma'ruf menyampaikan hal itu karena menanggapi keluhan salah satu pegawai negeri sipil (PNS) peraih Penghargaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2019.
Aldiwan Haira Putra dari Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan.
BACA JUGA: Harta Warisan Mendiang Lina Sekitar Rp10 M, Siapa yang Berhak?
Aldiwan menyampaikan adanya praktik mutasi PNS di pemda yang tidak mempertimbangkan aspek kompetensi pegawai bersangkutan.
Aldiwan merupakan lulusan IPDN yang kini bekerja di Pemkab Empat Lawang, Sumatera Selatan.
Aldiwan mendapatkan penghargaan sebagai PNS terbaik kategori The Future Leader lewat program sosialnya bertajuk Internet Gratis untuk Masyarakat Terpencil. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News