Indonesia Masuk Resesi, Rizal Ramli: Pecat Menteri Neolib

03 November 2020 13:40

GenPI.co - Ekonom Rizal Ramli mengatakan ekonomi Indonesia akan tumbuh negatif di kuartal III 2020 bukan hal yang mengejutkan. Sebab, ia sudah mengingatkan bahwa ekonomi Indonesia mengalami resesi. 

Sejak Agustus 2020, mantan anggota tim panel ekonomi PBB itu mengingatkan Jokowi bahwa perekonomian Indonesia sudah masuk dalam resesi sejak kuartal II tahun 2020. 

BACA JUGA: Tumben, Politisi Demokrat Puji Presiden Jokowi

Rizal Ramli mendasarkan pernyataan itu atas hitung-hitungan yang lazim dipakai di dunia internasional, yaitu perbandingan dengan kuartal sebelumnya. 

Sementara Indonesia menggunakan hitungan sendiri, yaitu dengan membandingkan dengan periode kuartal yang sama di tahun sebelumnya. 

"Kalau berdasarkan rumusan dunia internasional, bila ekonomi terus merosot selama dua kuartal ya berarti resesi," ujar Rizal Ramli dalam pernyataanya di Jakarta, Selasa (3/11). 

Terlepas dari perdebatan itu, Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu menyimpulkan bahwa resesi terjadi karena kebijakan ekonomi super-konservatif dan neoliberal yang sudah gagal. 

“Akankah mengulangi cara yang sama yang telah berulang gagal? Atau mengubah strategi dan pecat menteri neoliberal dan KKN?" tegasnya. 

Pertanyaan itu penting dijawab lantaran kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya sudah memburuk sebelum badai Covid-19 melanda. 

Rizal Ramli berulang kali  mengingatkan bahwa ada indikator-indikator yang menunjukkan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan. 

Baik secara makro ekonomi dengan menggunakan indikator trade surplus yang makin mengecil. Defisit transaksi berjalan juga semakin lebar dan primary balance yang negatif, artinya untuk bayar bunga bank saja Indonesia harus utang.

Tidak cukup sampai di situ, Rizal Ramli juga menjelaskan bahwa tax ratio atau penerimaan pajak dibanding PDB sejak tahun lalu hanya 10 persen, sementara saat ini negatif. Artinya otoritas fiskal tidak efektif. 

Atas dasar itu juga, Rizal Ramli memberi julukan kepada Menteri Keungan Sri Mulyani sebagai menteri terbalik. 

BACA JUGA: Jokowi Tandatangani UU Cipta Kerja Setebal 1.187 Halaman

Sebab, Sri Mulyani hanya fokus mengejar pajak kalangan menengah ke bawah atau yang kecil. Alhasil, tidak aneh jika penerimaan pajak menjadi kecil karena tidak fokus dengan yang besar. (*)
 

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Redaktur: Cahaya

BERITA TERPOPULER

BERITA TERKAIT

Copyright © 2024 by GenPI.co