Reshuffle Kabinet: Risma Harus Bisa Bereskan 4 Persoalan ini

GenPI.co - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi mengumumkan hasil reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada Selasa (22/12) sore.

Salah satu posisi yang cukup disorot adalah kursi menteri Sosial (Mensos). Di mana Jokowi kembali memilih kader PDIP yakni Tri Rismaharini untuk menggantikan Juliari P Batubara dari partai yang sama. 

BACA JUGA: Kader PDIP Rebut Kursi Mensos, Pakar Yakin Risma Bersih

Pengamat politik sekaligus Direktur Surabaya Survey Center (SSC) Mochtar W. Oetomo menilai banyak tantangan yang harus dihadapi Tri Rismaharini saat ditunjuk Presiden Joko Widodo menjabat menteri sosial (mensos).

"Karena dengan jabatan baru ini Risma menjadi memiliki panggung politik yang jauh lebih besar dan lebih luas," katanya dikutip Antara.

Terlepas dari itu semua, lanjut Mochtar, Risma memiliki tugas besar sebagai Mensos.

Pertama, sabagai mensos Risma akan langsung berhadapan dengan situasi sosial yang pelik. Pandemi covid-19 yang masih jauh dari kata akhir menyisakan banyak problem sosial yang harus mendapat perhatian dan penyelesaian.

"Apalagi ditambah lagi sekarang ini masuk bulan-bulan dengan cuaca dan curah hujan yang tidak menentu, yang memungkinkan munculnya banyak bencana dan musibah alam," katanya.

Kedua, sebagai mensos baru, Risma harus menghadapi berbagai problem internal kementerian yang ditinggalkan oleh mensos sebelumnya hingga membuatnya terkena OTT KPK. 

Kooordinasi, konsolidasi dan berbagai pembenahan internal kementerian tentu bukan hal yang gampang dan memerlukan energi tersendiri.

Ketiga, sebagai mensos baru, Risma mau tidak mau harus berhadapan dengan citra diri lembaga Kementeria Sosial (Kemensos) yang bisa dibilang ada pada titik nadir dengan berbagai kasus yang menjerat mensos-mensos sebelumnya.

BACA JUGA: Selamat, Tri Rismaharini Ditunjuk Jadi Menteri Sosial

"Mengembalikan citra diri kemensos tentu bukan pekerjaan gampang yang bisa ditempuh dengan cepat. Setidaknya Risma harus membuktikan Kemensos akan lebih bersih dan berintegrasi ke depannya," imbuhnya.

Keempat, selama ini Kementerian ini selalu dikaitkan dengan kepentingan politik jejaring partai. Dalam hal ini, Risma memiliki tantangan besar untuk bisa menunjukkan kepada publik bahwa kementerian ini bisa independen dari kepentingan politik jejaring partai.(*) ANT