GenPI.co - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB).
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada Senin (8/3/2021).
BACA JUGA: Ketum Partai Demokrat versi KLB, Intip Putri Moeldoko yang Manis
Hal itu diungkapkan AHY di akun Instagram-nya.
“Saya berkesempatan menjelaskan secara lengkap kronologi KLB ilegal Deli Serdang, kenapa ini ilegal dan inkonstitusional,” unggah Instagram @agusyudhoyono, Senin (8/3/2021).
AHY juga menyertakan bukti-bukti hukum dan dukungan utuh dari 34 Ketua DPD serta 514 Ketua DPC.
Dalam kesempatan tersebut, AHY mengemukakan masalah yang terjadi bukan karena perpecahan atau konflik internal.
BACA JUGA: AHY Nongol di Survei Pilpres 2024, Tapi Bisa Nyungsep Gegara KLB
Karena secara internal diklaim AHY, kompak dan setia pada hasil Kongres V PD 15 Maret 2020 yang sudah disahkan pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham.
“Yang terjadi adalah upaya pencaplokan kepemimpinan oleh kekuatan eksternal, yang tengah berada di kekuasaan dan jelas-jelas bukan bagian dari Partai Demokrat,” beber AHY.
Dia berharap tragedi pencaplokan kepemimpinan Partai Demokrat bisa segera usai.
“Alhamdulillah Menko Polhukam menerima penjelasan kami dengan baik. Beliau memastikan bahwa pemerintah akan menggunakan UU Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat yang sah, hasil Kongres V PD 15 Maret 2020 sebagai dasar pijakan pengambilan keputusan,” ujar AHY
Partai Demokrat percaya, pemerintah punya komitmen dan itikad baik untuk menjaga kedaulatan partai politik.
“Kami yakin pemerintah tidak ingin memelihara ketidakpastian hukum dan instabilitas politik, apalagi di tengah krisis ganda terkait pandemi covid-19 dan tekanan ekonomi saat ini,” harap AHY. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News