GenPI.co - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap mekanisme pembayaran THR dengan cara dicicil.
Menurut Azis, hal ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat khususnya saat bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri.
"Kementerian Ketenagakerjaan agar membuka ruang diskusi terkait skema pemberian THR tahun 2021. Jangan ini menimbulkan gejolak dan polemik yang berkepanjangan," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima GenPI.co, Rabu (31/3).
BACA JUGA: Serikat Buruh Desak Pengusaha Tidak Mencicil THR 2021 Atau...
Politikus Partai Golkar itu meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyampaikan imbauan ke perusahaan yang belum memberikan kewajiban THR 2020.
Sementara itu, Azis memperkirakan jumlah perusahaan yang akan mengajukan penundaan pembayaran THR tidak akan sebanyak tahun lalu. Sebab, cashflow di perusahaan pada tahun ini, lebih bisa terkelola dengan baik dibanding tahun lalu.
"Ini yang menjadi catatan DPR. Kemenaker bisa memaksimalkan momentum ini untuk peningkatan demand dan kegiatan ekonomi masyarakat,” katanya.
Kegiatan ekonomi tidak akan berhenti meskipun tidak mudik. Masih ada kesempatan untuk mendongkrak konsumsi, baik dr sisi supply (dengan bansos dan pencairan THR).
Terakhir Azis berharap, pemerintah bisa mengatur waktu dan memastikan pencairan bansos bisa berjalan lancar pada momentum Lebaran.
BACA JUGA: Drive Thru Vaksinasi Covid-19 Untuk Lansia, Ini Cara Daftarnya...
"Kami mengingatkan agar pengendalian pandemi tetap harus jadi perhatian utama agar trennya menurun dan semakin minim menjelang Lebaran," pinta Aziz.
Sebelumnya, pemerintah memiliki wacana mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 bagi buruh dan pekerja dengan skema dicicil.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News