GenPI.co - Kekhawatiran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap utang Indonesia dikomentari Rocky Gerung. Ada sandiwara pemerintah yang disebut pengamat politik itu.
"Memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang," jelas Ketua BPK Agung Firman dalam Rapat Paripurna, Selasa (22/6/2021).
Ada kritikan keras yang dilontarkan ke pemerintah. Baginya, selama ini pemerintah bersandiwara untuk menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih kuat.
“Hal yang bukan sandiwara hanya audit dari BPK. Itu yang terlihat. Pemerintah pusat tak bisa mengelak lagi,” ujarnya dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (23/6).
Rocky mengatakan bahwa tugas BPK memperlihatkan data faktual ekonomi Indonesia, terutama yang ada di daerah.
Pasalnya, banyak daerah-daerah di Indonesia yang sudah resah sejak awal pandemi covid-19 bahwa dana alokasi untuk pemda ditahan oleh pemerintah pusat.
“Keluhan itu tak pernah diverifikasi, karena dianggap angka-angka itu tak boleh diterangkan secara lebih detail,” katanya.
Akademisi itu memaparkan bahwa persiapan Indonesia menghadapi pandemi sebenarnya diperburuk oleh manajemen keuangan yang kerap memalsukan data.
“Publik ingin data itu dibuka agar rakyat paham bahwa negara ini sedang menghadapi kesulitan. Namun, pemerintah bisa menolak, karena menganggap belum melewati 30 persen utangnya,” paparnya.
Filsuf itu menuturkan bahwa batas 30 persen hanya bisa diterapkan dalam kondisi normal. Namun, kini pandemi covid-19 sedang melanda.
“Saat ini terjadi berbagai macam pemborosan, terutama di bidang kesehatan. Publik juga pasti tak akan cerewet jika tetap mendapat keadilan sosial dalam keterbatasan anggaran,” tuturnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News