Airlangga Sebut Mitigasi Risiko Korupsi Penting di Tengah Krisis

GenPI.co - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ekonomi nasional tetap mampu bergerak maju menunjukkan stabilitas yang baik.

Penguatan ekonomi ditunjukkan melalui tingkat pertumbuhan ekonomi Q2-2022 sebesar 5,44 persen dan didukung oleh inflasi yang relatif terkendali per Juli 2022 mencapai 4,94 persen.

“Berbagai leading indicator telah menunjukkan bahwa pemulihan akan berlanjut positif, namun kita tidak boleh lengah dan mengabaikan fakta bahwa risiko korupsi seringkali meningkat pada saat krisis,” ujar Airlangga saat menyampaikan keynote speech dalam acara B20-G20 Dialogue: Integrity and Compliance Task Force, Kamis (18/08).

BACA JUGA:  Mahfud MD Blak-blakan Kasus Ferdy Sambo, Jokowi Marah Besar

Adapun risiko berupa suap, pencucian uang, pendanaan terorisme, hingga cyber crime dipicu oleh beberapa faktor seperti iklim keuangan yang bergejolak.

Untuk itu, perusahaan dituntut mampu mengambil langkah-langkah mitigasi korupsi yang memadai melalui penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik serta transparansi dalam pelaporannya.

BACA JUGA:  Kamaruddin Pegang 5 Surat Kuasa, Ferdy Sambo dan Istri Siap-siap

“Tata kelola yang baik berdasarkan transparansi akan menjaga keamanan nasional dan atau bahkan internasional, dan mendukung operasi bisnis,” ungkap Menko Airlangga.

Sebagai bagian dari Open Government Partnership, Pemerintah terus berupaya membangun sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pemberantasan praktik korupsi.

BACA JUGA:  Airlangga Hartarto Bawa Kabar Baik, Semua Warga Indonesia Bisa Bernapas Lega

Pemerintah juga mendorong negara-negara G20 untuk mengadopsi prinsip-prinsip bersama Arus Data Lintas Negara terdiri dari lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity.

Aliran Bebas Data Secara Terpercaya tersebut juga menjadi salah satu wujud dari transformasi struktural untuk menciptakan tatanan global yang seimbang, inklusif, dan mulitilateral.

Selain itu, melalui Presidensi G20 Indonesia, Anti-Corruption Working Group (ACWG) juga akan berfokus untuk membahas peningkatan transparansi dan akuntabilitas baik untuk sektor publik maupun swasta.

“Di tengah ketidakpastian B20 mengangkat isu compliance seperti target climate change juga harus didorong karena salah satu agenda yang ditargetkan Indonesia adalah energy transition yang adil dan affordable," ungkapnya.

"sedangkan dalam digitalisasi adalah transfer data yang bisa dipercaya,” tutup Menko Airlangga. (*)